II. PENGERTIAN DAN PRINSIP KOPERASI

BAB II

Pengertian dan Prinsip-Prinsip Koperasi

                   II.I Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu kumpulan orang – orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. 
Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social dan beranggotakan orang – orang, badan - badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Koperasi berkaitan dengan fungsi - fungsi :

o    fungsi sosial

o    fungsi ekonomi

o    fungsi politik

o    fungsi etika

Definisi Koperasi

v  Definisi ILO (International Labour Organization)

Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu :

       Koperasi adalah perkumpulan orang-orang

       Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan

       Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai

       Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis

       Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan

       Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang

v  Definisi Arifinal Chaniago (1984)

Koperasi sebagai suatu perkumpulan  yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya

v  Definisi P.J.V. Dooren

There is no single definition (for coopertive) which is generally accepted, but the common principle is that cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective

v  Definisi Hatta
(Bapak Koperasi Indonesia)

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki  nasib penghidupan ekonomi  memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’

v  Definisi Munkner

Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan ‘urusniaga’ secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong

v  Definisi UU No. 25/1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan .

II.II Tujuan Koperasi

ü  Sesuai UU No. 25/1992 Pasal 3

    Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan  masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

ü  UU No. 25/1992 Pasal 4 Fungsi Koperasi

•          Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya

•          Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

•          Memperkokoh perekonomian rakyat sbg dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sbg sokogurunya

•          Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

II.III 5 Unsur Koperasi Indonesia

o    Koperasi adalah Badan Usaha (Business Enterprise)

o    Koperasi adalah kumpulan orang-orang  dan atau badan-badan hukum koperasi

o    Koperasi Indonesia koperasi yang bekerja berdasarkan  “prinsip-prinsip koperasi”

o    Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”

o    Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”

II.IV PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

       Prinsip Munkner

       Prinsip Rochdale

       Prinsip Raiffeisen

       Prinsip Herman Schulze

       Prinsip ICA (International Cooperative Allience)

       Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 12 tahun 1967

       Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 25/1992

Prinsip-prinsip Munkner

§     Keanggotaan bersifat sukarela

§     Keanggotaan terbuka

§     Pengembangan anggota

§     Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

§     Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis

§     Koperasi sbg kumpulan orang-orang

§     Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi

§     Efisiensi ekonomi dari perusahaan  koperasi

§     Perkumpulan dengan sukarela

§     Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

§     Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

§     Pendidikan anggota

Prinsip Rochdale

•                      Pengawasan secara demokratis

•                      Keanggotaan yang terbuka

•                      Bunga atas modal dibatasi

•                      Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing

anggota

•                      Penjualan sepenuhnya dengan tunai

•                      Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan

•                      Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota

•                      Netral terhadap politik dan agama

Prinsip Raiffesen

•                      Swadaya

•                      Daerah kerja terbatas

•                      SHU untuk cadangan

•                      Tanggung jawab anggota tidak terbatas

•                      Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

•                      Usaha hanya kepada anggota

•                      Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

Prinsip Herman Schulze

•                      Swadaya

•                      Daerah kerja tak terbatas

•                      SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

•                      Tanggung jawab anggota terbatas

•                      Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

•                      Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

Prinsip ICA

•                      Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan  yang dibuat-buat

•                      Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara

•                      Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)

•                      SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing

•                      Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus

•                      Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional,

nasional maupun internasional

PRINSIP / SENDI KOPERASI MENURUT UU NO. 12/1967

•                      Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia

•                      Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi  sebagai pemimpin demokrasi dalam

koperasi

•                      Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota

•                      Adanya pembatasan bunga atas modal

•                      Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya

•                      Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

•                      Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada

diri sendiri

PRINSIP KOPERASI UU NO. 25 / 1992

•                      Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

•                      Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

•                      Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota

•                      Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

•                      Kemandirian

•                      Pendidikan perkoperasian

•                      Kerjasama antar koperasi

Sumber : ahim.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9893/BAB+II.ppt